0 (Penyelenggara) Pemilu Berkualitas

ADA tiga catatan kelam yang mewarnai seleksi penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu) Periode 2022-2027 sebagaimana telah mengantarkan tujuh komisioner KPU RI dan lima komisioner Bawaslu RI terpilih.

Pertama, seleksi tahap kedua yang digawangi oleh Timsel: CAT, uji makalah, dan psikotes ditengarai hasilnya tidak transparan. Kedua, seleksi tahap akhir, fit and proper test yang dijalankan Komisi II DPR RI minim objektivitas, karena sebagian besar nama yang terpilih identik dengan daftar nama yang beredar beberapa hari sebelumnya di sekitar kompleks parlemen. Konon uji kelayakan dan kepatutan belum usai, Parpol sudah kantongi nama-nama komisioner terpilih. Ketiga, komisioner terpilih baik KPU maupun Bawaslu, tidak mengakomodasi 30 persen keterwakilan perempuan seperti tuntutan beberapa aktivis pemilu.

Tidak ada pemilu berkualitas tanpa kualitas penyelenggara dan aturan pemilu. Penyelenggara dan aturan merupakan dua elemen yang mendeterminasi catur sukses elektoral, pemilu dan pilkada serentak 2024.

Kualitas Penyelenggara

Pertama-tama cara menyikapi seluruh komisioner terpilih hasil uji kepatutan DPR RI tersebut, mari kita mengelola “kekecewaan” menjadi optimisme. Secerca harapan masih ada, sepanjang para komisioner terpilih menumbuhkan karakter diri yang independen, kuat, dan mandiri. Tidak ada politik balas budi, dari mereka yang pernah memberikan suara keterpilihan untuk dirinya. Demi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, mereka ingin murka, durhaka bak anak Malin Kundang, matedde ati (keras kepala), untuk setiap perwakilan partai politik yang pernah memilihnya tidak mengapa. Sebab sekarang, KPU dan Bawaslu terpilih pilihan daulat rakyat, bukan pilihan daulat parpol.

Dari aspek rekam jejak dan pengalaman KPU – Bawaslu terpilih cukup menjanjikan kualitas mereka. Rata-rata yang terpilih sudah lama mengabdi sebagai penyelenggara di daerah. Berikutnya masing-masing disertai dengan perwakilan incumbent, kehadirannya bisa mencairkan kebekuan beberapa pendatang baru untuk beradaptasi melanjutkan tugas elektoral 2024.

Bonus bagi KPU RI, tentunya karena mendapatkan satu komisioner terpilih dari Bawaslu RI periode 2017 - 2022, Mochammad Afifuddin. Dengan hadirnya Afif di KPU RI, diharapkan bisa menutup lubang pembentukan PKPU yang kadang mengundang multitafsir di tataran praktik. Termasuk kepadanya sangat diharapkan mendamaikan kedua lembaga ini saat masing-masing melakukan pembahasan rancangan peraturan teknis. Tidak lagi seperti dahulu, perdebatan yang muncul saat pembahasan tidak kunjung menemukan kesepakatan, hingga pada akhirnya saat proses penyelenggaraan pemilu masalah itu terus berlanjut, sampai melibatkan institusi pengadilan, MA dan MK.

Dan sekalipun setiap komisioner terpilih itu hendak menggadaikan integritasnya. Tidak perlu kita was-was dengan kualitas pemilu 2024. UU Pemilu masih menyisakan satu lembaga, DKPP yang bertujuan menjaga kode etik penyelenggara sepanjang masa jabatannya. Taring dan taji DKPP sudah menunjukkan ketajamannya, tidak hanya menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu di daerah, tetapi penyelenggara di pusat pun sudah merasakan kerasnya sanksi pemberhentian melalui putusan DKPP. Ketua KPU RI pun, kala itu didepak dari jabatannya karena dianggap mencampuradukkan antara kewenangan dengan hubungan pertemanannya kepada salah satu komisioner yang sedang menggugat pemberhentian dirinya di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahkan seluruh komisioner terpilih saat ini, ada garansi penggantian antar waktu untuk menunjukan kualitas dirinya; agar selalu bertindak jujur, adil, efektif, efisien, akuntabel dan profesional. Misalnya lima komisioner terpilih Bawaslu diberhentikan, tujuh komisioner terpilih KPU diberhentikan, masih ada cadangan yang bisa menggantikan untuk kesemuanya. Sekali saja mereka, tidak menunjukkan kualitasnya, cadangan pengganti sudah mulai buka baju dan melakukan pemanasan di luar lapangan.

Kualitas Pemilu

Lebih lanjut mengenai penentuan kualitas pemilu berikutnya, yaitu kecakapan para penyelenggara mengeksekusi peraturan teknis kepemiluan. Diantaranya, menyusun rancangan peraturan KPU tahapan, program, dan jadwal untuk pemilu 2024.

Pekerjaan berat sudah menanti mereka, sebab sekalipun sudah disepakati jadwal pemilu jatuh tempo pada 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Ada permintaan agar memperpendek jadwal kampanye pemilu, dan mengevaluasi pembiayaan pemilu yang tadinya diajukan sebesar Rp.86 triliun.

Kemudian, jangan dilupakan pula untuk pembentukan PKPU pencalonan anggota legislatif. Terdapat satu masalah klasik yang juga sudah berkali-kali menjadi konflik laten antara KPU dan Bawaslu, yakni syarat pencalonan anggota legislatif yang berstatus mantan narapidana. Dengan melalui rancangan PKPU Pencalonan, diharapkan ada titik temu antara KPU dan Bawaslu; apakah bagi mantan narapidana bisa secara langsung memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif? Ataukah harus menunggu jeda lima tahun terhitung dari selesainya menjalani masa pemidanaan? Masalah ini penting ditemukan jawabannya, kemudian dituangkan dalam PKPU, dengan mengingat tafsir calon kepala daerah berstatus mantan narapidana berdasarkan putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 berlaku pula ternyata di dalamnya uji materil calon anggota legislatif berstatus mantan narapidana.

Lebih dan kurangnya, apalagi yang perlu dilakukan perbaikan, kalau bukan PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara. Tragedi kematian 722 petugas (KPPS, PPS, PPK) pada pemilu 2019 karena beban kerja yang begitu berat akibat desain pemilu lima kotak, membutuhkan terobosan hukum melalui penyederhanaan suara menjadi satu, dua, atau tiga surat suara untuk lima jenis pemilu. Atau kalau tetap hendak mempertahankan sistem lima kotak, mekanisme penghitungannya bisa dibuat menjadi paralel. Tahap pertama, penghitungan suara Pilpres, DPR, dan DPD. Tahap kedua, penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Terwujudnya pemilu berkualitas dengan melalui penyelenggara dan aturan yang berkualitas bukan hanya soal kepentingan dan kebutuhan peserta pemilu. Tapi juga menyangkut trust rakyat pemilih, suaranya bisa terkawal dengan baik, hingga terkonversi menjadi kursi.*

ARTIKEL INI PERNAH MUAT DI HARIAN TRIBUN TIMUR, 23 FEBRUARI 2022

Oleh:

DAMANG AVERROES AL-KAHWARIZMI

PRAKTISI HUKUM

[Read More...]

0 Menantang Seleksi Ulang KPU - Bawaslu

SEJAK pertama kali diumumkan nama-nama tim seleksi (timsel) penyelenggara pemilu (KPU RI dan Bawaslu RI) oleh Presiden melalui Surat Keputusan Nomor 120/P 2021. Beberapa kelompok civil society menolaknya dengan keras, karena selain keanggotaan Timsel tersebut menyalahi unsur keanggotaan yang berasal dari pemerintah yang berjumlah 4 orang (seharusnya hanya 3 orang). Juga independensi ketuanya dipertanyakan, karena dahulu pernah menjadi bagian dari tim sukses Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019.

Gelagat timsel KPU-Bawaslu kala itu sudah mulai tercium boroknya. Kendatipun, Juri Ardiantoro sebagai ketua Timsel menampiknya dengan menyatakan “seluruh anggota timsel berkomitmen untuk independen, profesional, dan terbuka/transparan."

Objektivitas Timsel

Janji Juri Ardiantoro yang mengatasnamakan semua keanggotaan timsel, ternyata bertolak belakang dengan kondisi realnya. Terbukti, 606 peserta berguguran menyisakan hasil yang tidak objektif dan tidak terbuka. Tidak objektif, karena 606 peserta yang berguguran, bukan diukur secara mandiri berdasarkan perolehan nilai ujian pengetahuan berbasis Computer Assisted Test (CAT). Tetapi didasarkan pada akumulasi nilai CAT, makalah kepemiluan, dan tes psikologi dasar. Dua model ujian seleksi tersebut (makalah kepemiluan dan tes psikologi dasar) dapat dikatakan cenderung sebagai penilaian subjektivitas.

Ukuran soal bagus tidaknya makalah kepemiluan para peserta, lebih dominan pada unsur selera saja. Begitupun dengan tes psikologi dasar, sebagai deteksi kecerdasan dan kepribadian, berada dalam tingkat probabilitas, sehingga sulit dilepaskan unsur subjektivitasnya.

Dengan menggabungkan nilai dari ujian CAT, makalah, dan psikologi dasar, sangat jauh dari usaha untuk menghasilkan seleksi calon penyelenggara pemilu yang objektif. Peserta dengan mudah didongkrak nilainya dari penilaian makalah yang tergantung dengan selera timsel, meskipun pada ujian CAT mendapatkan nilai yang rendah.

Tentu berbeda, seandainya timsel menggugurkan peserta dengan penilaian CAT secara mandiri. Dengan catatan, setelah peserta selesai mengerjakan seluruh soal, nilainya dapat langsung dilihat di layar komputer (faktanya tidak begitu). Penilaian CAT mandiri, sangat objektif, terukur pula tingkat pengetahuan para peserta berkenaan dengan kepemiluan, kepartaian, wawasan kebangsaan, dan tata negara. Kalau dengan mekanisme yang demikian berjalan, peserta yang berguguran pasti juga akan menerima nasibnya dengan lapang dada.

Tidak Terbuka

Selain timsel KPU-Bawaslu tidak menerapkan prinsip seleksi yang objektif. Fakta realnya juga mengabaikan penyelenggaraan seleksi secara terbuka. Penilaian timsel yang sudah menggunakan metode kumulatif, dari 654 peserta menjadi 48 orang yang dinyatakan lulus, terdiri dari 28 calon anggota KPU dan 20 calon anggota Bawaslu. Tidak satupun peserta yang mengetahui nilai dan peringkatnya, sehingga dinyatakan lulus atau tidak lulus.

Pengalaman seleksi KPU-Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota selama ini. Para peserta yang sudah mengikuti tes CAT, selain dapat melihat nilainya masing-masing setelah selesai mengerjakan soal di layar komputer. Juga pada hari itu juga nilai para peserta ditempelkan pada papan pengumuman dari lokasi diselenggarakannya tes CAT. Nilai CAT para peserta juga diumumkan di media cetak lokal dan di media online.

Entah agenda dan kepentingan politik apa yang membebani para anggota Timsel KPU-Bawaslu, sehingga 654 calon anggota penyelenggara pemilu yang telah melalui proses ujian CAT. Hingga saat ini, publik pun tidak dapat mengakses dan membacanya nilainya secara langsung. Jika ada pihak-pihak yang menuding Timsel KPU-Bawaslu meloloskan peserta, karena pesanan kelompok elit politik tertentu. Jangan salahkan mereka, karena Timsel sendiri yang ingkar janji dan menyelenggarakan seleksi menyimpang dari prinsip objektif, transparan, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Pemilu (Pasal 23).

Ulang Seleksi

Saat ini bagi timsel KPU-Bawaslu, tidak ada pilihan lain jika hendak mengembalikan kepercayaan publik terhadap perekrutan calon penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri dan berintegritas. Yaitu seleksi harus diulang, dengan 654 peserta kembali mengikuti tes CAT. Berikut dengan metode pengguguran peserta, harus dengan penilaian CAT secara mandiri. Ini demi memenuhi ketaatan Timsel sebagaimana amanat Pasal 23 ayat 4 UU Pemilu, seleksi calon penyelenggara pemilu harus dilaksanakan secara objektif.

Desakan kepada Timsel, cukup membuka data nilai para peserta. Terhadap tuntutan tersebut, jauh dari harapan untuk mendapatkan calon penyelenggara yang kelulusannya memenuhi prinsip objektivitas. Bagaimana mau objektif, jika para peserta seleksi saja tidak bisa menyaksikan nilai CAT-nya kemarin, secara langsung di layar komputer, sebagai tempatnya mengerjakan soal-soal kepemiluan terkait.

Tuntutan agar timsel mengumumkan nilai para peserta, untuk saat ini justru akan membuka kecurigaan dan prasangka tindakan manipulatif. Demi menjaga nama baik keanggotaan timsel, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan mengubah nilai dari para peserta, apalagi para peserta seleksi memang tidak mengetahui nilai CAT-nya.

Bersamaan dengan itu, jika timsel memang berani mengulang seleksi calon anggota KPU-Bawaslu. Tidak perlu kembali mengadakan ujian atau tes makalah kepemiluan berbasis komputer. Karena selain metode tes tersebut, aplikasi penggunaannya cenderung sembrono, juga petunjuk aplikasi penulisannya kacau balau. Penilaian makalah semacam ini, tidak masuk akal bagi sebelas anggota Timsel bisa memeriksa secara teliti makalah para peserta seleksi yang jumlahnya berasal dari 654 orang. Masuk akalnya, mungkin penilaian tes makalah tersebut, kemarin hanya diperiksa oleh asisten dari para anggota Timsel.

Catur sukses elektoral 2024, timsel KPU-Bawaslu harus gentleman mengakui kesalahannya. Mereka harus berani mengulang seleksi penyelenggara pemilu dari ujian CAT secara objektif dan terbuka. Demi mencari penyelenggara yang dapat dijamin independensinya, tidak terbebani dengan tekanan politik. Demi penyelenggara yang jujur dan adil, tidak gampang disuap untuk memanipulasi suara peserta pemilu.*

Oleh: Damang Averroes Al-Khawarizmi

Alumni PPs Hukum UMI Makassar

Artikel Ini Sebelumnya Telah Muat di Harian Tribun Timur Makassar, 29 Desember 2021

Sumber Gambar:
promediateknologi.com

[Read More...]

4 Kita Berhasil Melawan Covid-19

Sumber Gambar: kemkes.go.id

BOLEH jadi, di luar sana begitu banyak kalangan keberatan dengan pemilihan judul artikel ini, di balik bertambahnya angka pasien covid-19, yang hingga kini sudah menembus angka ribuan. Tapi mohon dengan segala hormat, izinkan saya memancangkan kata “optimisme,” bahwa sesungguhnya kita telah berhasil melawan virus ganas mengerikan, pengirim kabar kematian itu. 

Saya mencoba untuk mengambil bagian dari ratusan juta penduduk Indonesia, mengajak kepada siapa saja, mari kita mengakhiri kutukan, kebencian, kepada pemangku kepentingan soal penanganan dari penyebaran virus, covid-19. Sudah saatnya kita membangun soliditas, bertanya kepada diri kita, apa yang kita bisa perbuat guna mencegah atau setidak-tidaknya menghentikan wabah virus corona di negeri ini. 

Bangun Optimisme 

Soal berapa jumlah orang yang terinfeksi virus corona, Orang Dalam Pemantuan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), korban terinfeksi yang sembuh atau bahkan yang meninggal. Ya…! cukup kita tahu saja, tidak perlu kita mendistribusikan dan/atau menyebarkannya lagi melalui laman-laman media sosial. 

Toh apa juga gunanya kita menyebarkannya. Pun kalau itu dengan maksud agar tidak ada orang lain yang tertular. Bukankah memang sedari awal, kita sudah dianjurkan untuk menjaga jarak (sosial/pshycal distance), bahkan dari kemarin sudah diharapkan agar cukup tinggal di dalam rumah saja (stay at home). 

Tidak rasional, kalau dengan alasan siapa korban korona selanjutnya, lalu kita kemudian bisa menjaga jarak dengan orang tersebut, sebab memang kita secara keseluruhan di luar rumah sudah dianjurkan menjaga jarak. 

Untuk yang sudah positif, bukankah dia sudah diisolasi, atau diperintahkan agar mengisolasikan diri. Untuk ODP & PDP, juga tidak perlu dikhawatirkan, asal penuhi anjuran pemerintah, sekali lagi, jaga jarak. 

Yang dibutuhkan saat ini, adalah membangun optimisme. Marilah kita belajar dari segudang pengalaman dan penelitian yang menghebohkan betapa besarnya kekuatan optimisme menjadikan sejumlah orang meniti kesuksesan. Mungkin kita pernah mendengar, bagaimana besarnya kekuatan optimisme, sehingga orang-orang yang sakit, sudah lama menghuni rumah sakit, ia menjadi lekas sembuh karena rasa optimisme, akan masih panjang umurnya. 

Dugaan itu tidak berlebihan, sebab diamini oleh Donald Cole, ahli kesehatan masyarakat dari institut kesehatan kerja, di Toronto, Kanada. Cole, dari hasil penelitian panjangnya, kemudian menyimpulkan bahwa terdapat pertalian erat antara sistem kekebalan tubuh dan pola pikir. Hati yang riang, banyak ketawa, dan pikiran lapang tanpa stres akan membuat sel-sel sitem kekebalan bekerja lebih giat melawan penyakit. Hasilnya, kesembuhan lebih cepat datang. 

Teruntuk dan mereka yang berkeyakinan keberadaan Tuhan, bahkan agama apapun dari mereka. Tidak ada yang menafikan, bahwa dikabulkannya doa oleh Yang Maha Kuasa, tidak lain dan tidak bukan pula karena faktor optimisme. 

Sesuatu yang mustahil, akan menjadi mungkin, bahkan terwujud, juga sudah banyak dibuktikan oleh para ilmuwan. Bagamaimana dengan Albert Enstein, juga dengan Thomas Alfa Edison, temuannya menggemparkan dunia, karena optimisme yang dibangun oleh mendiang ibunya. 

Bangkit! 

Kita pasti bisa bangkit dari jerat covid-19 ini, kita hanya butuh orang baik yang selalu menebarkan optimisme. Pilihan hidup seorang dokter paru-paru, dr. Handoko Gunawan adalah contoh bagaimana kita untuk memulai dan menyatakan kita berhasil melawan Covid-19. Dia mengabdikan hidupnya untuk merawat pasien korona, pulang hingga jam 03.00 dini hari. Sempat divonis positif terinfeksi covid-19, namun sehari setelah itu ia dinyatakan sembuh. Bolah jadi, kesembuhan dr Handoko, karena optimismenya bisa menyembuhkan banyak pasien korona. Simaklah kata-katanya yang sempat viral, “Kalau saya mati, juga engga apa2, sudah tua, masih bisa lakukan hal berguna bagi orang banyak,” 

Tak kurang dan tak lebih, saya berkeyakinan optimisme itu pula yang sedang dibangun oleh Prof. Idrus Paturusi, di tengah kondisinya berada di ruang isolasi covid-19, beliau menyatakan melalui surat ringkasnya, kita bisa seperti Wuhan, yang berhasil memerangi Covid-19. Bayangkanlah saudara-saudara, tim medis, relawan, dokter, perawat, dan paramedis, kalau kelak kita bisa seperti Wuhan, akan banyak orang terharu, berbaris dengan tertib pada jalan2 yang dilalui kendaraan para relawan. Kita akan dielu-elukan, malah mereka tak sungkan bersujud untuk melepaskan kepergian kita. 

Dari sini, kita akan mulai berkata, kita berhasil melawan covid-19. Bergetar hati kemanusiaan ini, begitu masih banyak berlimpah ummat manusia yang peduli dengan sesama. Seorang pengusaha asal Parepare, menjual dua mobil milik pribadinya, untuk bagikan masker gratis. Anak SMKN 5 Palu yang memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) untuk RSU Undata. 

Pada saat yang sama, di DKI Jakarta, Anies Baswedan selangkah lebih awal telah menyediakan fasilitas penginapan kamar hotel, untuk seluruh tenaga medis, dokter dan perawat pasien covid-19. Selain meraka disediakan penginapan, juga dijamin kebutuhan makan, dan kebersihan kamar yang digunakannya. Dan tak ketinggalan, Gubernur Sulsel. Nurdin Abdullah, melakukan hal serupa. Seluruh tenaga medis covid-19, telah disiapkan pula fasilitas hotel dan makanan. Ada hotel Grand Sayang, ada hotel Soetomo. 

Para tenaga medis, presiden, gubernur, bupati, walikota, untuk saat ini butuh kekuatan dan penyemangat berupa optimisme dan prasangka baik agar bisa terus bekerja. Covid-19 hanya bisa dilawan dengan soliditas, mustahil dengan ego sektoral. 

Yakin dan percaya saja, bahwa covid-19 ini, benar adanya akan lekas berlalu sebagaimana yang diramalkan oleh Michael Levitt, pemenang Nobel sekaligus ahli biofisika Stanford itu. Dengan syarat, tetap jaga jarak.

Oleh: 

Damang Averroes Al-Khawarizmi

[Read More...]

27 Karena Putusan MA, KPU Korupsi

Saya berkeyakinan hingga saat ini bahwa rasuah yang menjerat salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE) adalah murni hanya dilakukan seorang, tanpa melibatkan komisioner secara keseluruhan. Tidak butuh pendalaman lebih lanjut untuk membuktikan hal itu. Cukup menelusuri dari konsistensi semua komisioner KPU yang tidak tergoda untuk mengganti Riesky Aprilia (RA) dengan Harun Masiku (HM) yang memang suaranya berada di urutan buncit. 

Pasca penolakan terakhir KPU untuk tetap mempertahankan RA sebagai anggota DPR RI, di tanggal 7 Januari 2019, lalu WSE masih menagih sisa uang suapnya dari HM melalui Agustiani Tio Fridelina (ATF). Adalah indikasi kalau WSE tidak punya kekuatan mempengaruhi komisioner lainnya. Beliau hanya mengambil manfaat tapi tidak mampu memberikan keuntungan bagi orang yang telah menyuapnya. 

Proporsional Terbuka 

Peristiwa suap yang menimpa WSE jangan dijadikan sebagai ajang untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Atau pemikiran lainnya untuk kembali mengadopsi sistem proporsional tertutup dalam pemilihan legislatif. Justru, dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, peluang untuk terjadinya korupsi bisa dicegat lebih awal. 

Pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak serta keputusan KPU yang bersifat kolektif kolegial adalah rumus menutup peluang korupsi. Bisa dibayangkan, sekiranya partai politik bebas menentukan kursi atas calon yang telah diusungnya dalam kontestasi, kemudian cukup KPU memberikan persetujuan dan pengesahan. Korupsi berjamaah sudah dapat dipastikan terjadi antara calon, partai politik (terutama ketua umum, sekretaris jenderal) dan KPU. Calon yang berlimpah rupiah akan menyogok partai politik dan KPU, sehingga melenggang mulus ke Senayan. Ujuk-ujuknya kemudian, parlemen akan dihuni kumpulan para gundik, calon penilap uang rakyat. 

Putusan MA 

Naluri kekuasaan dan keserakahan bagi manusia memang tidak mengenal kata selesai. Desain pemilu dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak sebagai hadiah MK untuk rakyat Indonesia, kembali dibajak. 

Beruntung KPU RI tidak ikut terbajak dari sekelompok elit yang menggunakan senjata putusan MA tentang pengujian PKPU No 3 dan No 4 Tahun 2019. Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, pada pokoknya telah menggeser sistem proporsional terbuka yang sudah dianut dalam UU Pemilu. 

Pengujian PKPU yang digawangi oleh Ketua Umum dan Sekjen PDI P, setidak-tidaknya menunjukkan masih ada partai politik yang tidak suka dengan sistem proporsional terbuka. 

Dan kendatipun permohonan uji materil itu selanjutnya dikabulkan sebagian oleh MA, perlu diberikan catatan. Keliru MA mengabulkan permohonan Pasal 54 ayat (5) huruf k, huruf l Juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Bahwa suara sah dari calon yang meninggal dunia harus “….dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon….” 

Ketentuan dalam PKPU sebelumnya, mengatur bahwa suara dari caleg yang meninggal dunia, adalah menjadi milik partai. Putusan MA tidak begitu, sah untuk calon yang meninggal dunia, kemudian suara dari calon yang meninggal dunia dialihkan oleh partai politik ke calon yang disuka, terserah kepada partai politik mau mengalihkan suara terbanyak itu ke calon siapa saja, biar yang tidak memenuhi syarat sebagai calon peraih suara terbanyak kedua misalnya, bisa dialihkan. 

Patut kembali dipertanyakan independensi MA saat mengabulkan permohonan tersebut. Putusan MA a quo telah mendistorsi nomenklatur PKPU Nomor 3, PKPU Nomor 4, dan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 sebagai satu kesatuan perundang-undangan. Begitu dinyatakan bahwa “suara sah yang meninggal dunia adalah suara sah partai politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon” maka penentuan caleg terpilih dalam hal calon yang mendapatkan suara terbanyak meninggal dunia dialihkan ke calon peraih suara berikutnya di PKPU Nomor 5 Tahun 2019, akan menjadi teks hukum yang mati. 

Pada saat yang sama Pasal 426 ayat 3 UU Pemilu yang mengatur tentang calon terpilih yang meninggal dunia digantikan oleh calon peraih suara terbanyak berikutnya. Juga akan menjadi “barang mati” gara-gara perolehan suara dari yang meninggal dunia dialihkan ke calon yang dikehendaki oleh partai politik pengusung. 

Pasal 54 ayat 5 huruf k dan l serta Pasal 55 ayat 3 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 adalah ketentuan yang sudah ideal, harmonis dengan Pasal 426 UU Pemilu, termasuk sudah harmonis dengan PKPU Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2019. Datang Putusan MA, justru memporak-porandakan cara penghitungan suara dan cara penentuan caleg terpilih yang selama ini dibangun dengan susah payah, agar sejalan dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. 

Nyata sekali di depan mata, putusan MA itu hendak memaksa kita kembali ke sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional tertutup. Partai politik diberikan kebebasan sebesar-besarnya menentukan caleg terpilih, meskipun tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan. 

Dari situlah sebenarnya dimulai, WSE terjaring OTT KPK. Putusan MA dijadikan sebagai bargaining position partai politik untuk “memaksa” KPU mengganti RA dengan HM. Dan karena Putusan MA itu tidak diindahkan, HM melalui Saeful (SAE) dan ATF menyusupi seorang komisioner yang berinisial, WSE. Untung saja, pagar keputusan KPU masih menganut kolektif kolegial. Jika tidak, habis sudah riwayat KPU dari jegal korupsi berjamaah.

Sumber Gmabar: https://www.republika.co.id/

[Read More...]